Mengadu ke DPRD Gunungkidul, Warga Natah Tuntut Tranparansi Birokrasi

Wonosari, (suaragunungkidul.net) — Puluhan warga Kalurahan Natah, Kapanewon Nglipar, mendatangi Kantor DPRD Kabupaten Gunungkidul. Mereka menggelar aksi penyampaian aspirasi kepada wakil rakyat, terkait beberapa persoalan di Kalurahan Natah pada Kamis (21/11/2024) siang.

Warga berorasi menyuarakan berbagai keluhan terkait buruknya birokrasi di wilayah mereka. Perwakilan warga Natah, menilai birokrasi di Pemkal Natah tidak transparan sehingga merugikan warga. Dalam aksi tersebut, warga mengungkapkan sejumlah tuntutan terkait masalah yang mereka hadapi.

Koordinator Posko Pengaduan Rakyat DIY, Dani Ekowiro menyebutkan empat poin utama yang menjadi alasan utama mereka menggelar aksi.

Pertama, keberadaan pamong kalurahan yang diduga merupakan orang-orang yang terafiliasi dengan politik dinasti.

Kedua, adanya dugaan pungutan liar (pungli) dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang hingga kini belum ada tindakan pengembalian.

Ketiga, warga juga mengeluhkan kurangnya transparansi dalam pelaksanaan pembangunan di wilayah kalurahan mereka.

Keempat, masalah terkait pengangkatan Direktur BUMKal yang diduga merupakan anak dari Lurah Natah.

Dani menjelaskan, aksi tersebut sempat diwarnai dengan ketegangan karena Lurah Natah yang menjadi fokus tuntutan tidak hadir dalam pertemuan dengan pihak DPRD Gunungkidul.

“Kita wall out karena Lurah Natah tidak datang,” seru Dani

Warga menuntut agar segera ada pertemuan yang melibatkan Lurah, DPRD, Dinas terkait, dan masyarakat. Jika hal itu tidak segera dilaksanakan, maka masalah ini akan dibahas secara terbuka. 

Dani juga menegaskan bahwa jika tidak ada tindak lanjut yang memadai, mereka akan menggelar aksi yang lebih besar dalam waktu dekat ini.

Aksi ini menambah panjang daftar keluhan warga terkait transparansi dan akuntabilitas birokrasi di Kalurahan Natah. Sejumlah perkara beberapa tahun ini tengah menjadi sorotan publik.

Warga berharap agar pihak terkait segera turun tangan untuk menyelesaikan masalah yang dinilai merugikan masyarakat. (imel)