Wonosari,(suaragunungkidul.net) — Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerindra Gunungkidul Purwanto,ST mendukung penuh kebijakan Presiden Prabowo Subiyanto yang akan menghapus hutang UMKM,Petani dan Nelayan diseluruh Indonesia.
Dimintai tanggapanya, atas kabijakan yang disampaikan Presiden Prabowo Subiyanto pada, Senin, 05/05/2025 akan menghapus hutang petani dan masyarakat kecil di Bank, yang sudah menjadi beban bertahun – tahun membuat mereka para petani, nelayan dan umkm tidak dapat mengakses kredit perbankan, DPC Gerindra Gunungkidul akan memfasilitasi masyarakat yang kesulitan mengurus.
“Kami mendukung penuh kebijakan Presiden, dan akan memfasilitasi masyarakat Gunungkidul yang kesulitan mengurus hutang di bank yang sudah menjadi beban bertahun – tahun,” tegasnya, melalui jaringan telpon, Rabu, 07/05/2025.
Dapat diketahui, kebijakan Presiden Prabowo Subiyanto menghapus hutang bagi UMKM, Petani dan Nelayan tertuang secara resmi pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Utang Macet kepada UMKM dibidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kelautan serta sektor UMKM lainya. Ditanda tangani Presiden Prabowo Subiyanto pada 5 November 2024.
Ketua DPC Gerindra Gunungkidul, Purwanto, ST juga merasa prihatin, akibat tidak dapat mengakses hutang di bank, para petani, nelayan dan UMKM beralih ke rentinir, pinjaman online dan koperasi yang bunganya mencekik.
“Ini adalah solusi tepat bagi masyarakat, karena akibat tidak bisa mengakses pinjaman di bank, mereka beralih ke rentenir, pinjaman online dan bank plecit,” imbuhnya.
Langkah DPC Gerindra Gunungkidul, Dikuatkan pula oleh Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD DIY, M Lisman Puja Kusuma. Lisman menyambut baik kebijakan Presiden Prabowo Subiyanto yang menghapus hutang macet para pelaku UMKM, petani dan nelayan.
Lisman menilai, dengan kebijakan ini, pelaku UMKM yang sebelumnya masuk daftar hitam dan tidak dapat mengakses pembiayaan dari lembaga keuangan formal kini memiliki harapan baru untuk bangkit. Kebijakan Presiden akan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru bagi masyarakat yang sebelumnya kesulitan mengakses pinjaman di bank resmi.
“Usaha kecil yang sebelumnya, kesulitan mendapat pembiayaan karena masuk daftar hitam, kini bisa kembali mengakses pembiayaan. Dan ini akan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru,” ujar Lisman, Selasa, 06/05/2025.
Menutup perbincangan, Lisman menilai bahwa kebijakan ini akan mendorong sinergi yang positif antara pemerintah dan sektor keuangan dalam memajukan pelaku UMKM, serta memperkuat ekonomi kerakyatan yang inklusif dan berkeadilan.
Jajaran Partai Gerindra optimis kebijakan ini akan memberikan dampak langsung bagi petani dan nelayan. Para petani dan nelayan bisa lebih produktif karena beban hutang berkurang. Biaya produksi bisa ditekan, sehingga harga hasil petanian dan perikanan dapat lebih kompetitif.