BKPPD Gunungkidul Gelar Diklat Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Wonosari, (suaragunungkidul.net) — Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kabupaten Gunungkidul melalui UPT Balai Diklat Pegawai menyelenggarakan Diklat Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Tahun Anggaran 2025. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam penerapan SPBE yang berkualitas dan adaptif.

Kepala BKPPD Kabupaten Gunungkidul, Iskandar, S.IP., MPA, menegaskan pentingnya peningkatan kompetensi sumber daya manusia dalam penyelenggaraan pemerintahan modern yang berbasis digital. “Kemampuan dan pemahaman tentang SPBE serta pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem pemerintahan akan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya,” ungkap Iskandar.

Selama pelatihan, peserta mendapatkan materi tentang kebijakan nasional SPBE, tata kelola SPBE, layanan publik berbasis elektronik, Arsitektur proses dan penyusunan proses bisnis SPBE serta Praktek input SIA SPBE penerapan aplikasi layanan digital di daerah.

Salah satu peserta diklat, Edy Hermawan, perwakilan dari Dinas Perhubungan Kabupaten Gunungkidul, menyampaikan kesan positif terhadap pelaksanaan diklat ini. “Kegiatan ini sangat bermanfaat untuk memperluas wawasan kami dalam memahami implementasi SPBE di unit kerja masing-masing. Kami jadi lebih siap beradaptasi dengan sistem digital dan menerapkannya dalam pelayanan kepada masyarakat,” ujar Edy.

Kepala UPT Balai Diklat Pegawai BKPPD Kabupaten Gunungkidul, Dr. Saryana, S.IP., M.Si, menyampaikan bahwa diklat ini dirancang untuk memberikan pemahaman yang komprehensif bagi ASN terhadap prinsip-prinsip dasar dan penerapan SPBE di lingkungan kerja. “Melalui pelatihan ini, diharapkan peserta dapat memahami dan mengimplementasikan SPBE secara efektif guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance),” ujar Saryana.

Dengan demikian, diharapkan diklat ini dapat meningkatkan kemampuan ASN dalam menerapkan SPBE dan mewujudkan pemerintahan yang transparan, responsif, dan terintegrasi secara digital.