Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Memfasilitasi Penyelenggaraan KKPR untuk Kegiatan Usaha

Wonosari, (suaragunungkidul.net) – Pemerintah Kabupaten Gunungkidul melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) menginformasikan tentang penyelenggaraan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) darat dalam sistem Online Single Submission (OSS) Risk-Based Approach (RBA) pasca PP No. 28 Tahun 2024 dan Permeninvest No. 5 Tahun 2024.

Apa itu KKPR :

KKPR adalah persetujuan yang diberikan untuk kegiatan usaha yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang (RTR). KKPR diperlukan untuk melakukan kegiatan usaha, terutama yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang.

Cara Mendapatkan KKPR :

Untuk mendapatkan KKPR, pelaku usaha dapat melakukan pendaftaran melalui sistem OSS. Proses penerbitan KKPR melibatkan beberapa tahapan, yaitu:

1. Pendaftaran

2. Pemeriksaan dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang

3. Penilaian dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang

4. Penerbitan persetujuan KKPR

Kewenangan Penerbitan KKPR :

Penerbitan KKPR dapat dilakukan oleh:

1. Lembaga OSS

2. Lembaga OSS atas nama menteri/kepala lembaga

3. Kepala DPMPTSP provinsi atas nama gubernur

4. Kepala DPMPTSP kabupaten/kota atas nama bupati/wali kota

Fasilitas untuk Pelaku Usaha :

Jika kegiatan usaha dilakukan pada suatu bangunan gedung atau komplek perdagangan/jasa yang dipakai bersama dan pengelolanya telah memiliki KKPR, PL, PBG, dan/atau SLF, maka pelaku usaha tidak perlu memenuhi persyaratan dasar dan dapat langsung melanjutkan ke tahap permohonan PB dan/atau PB UMKU melalui sistem OSS.

*Informasi Lebih Lanjut*

Untuk informasi lebih lanjut tentang KKPR dan penyelenggaraan kegiatan usaha, masyarakat dapat menghubungi DPMPTSP Kabupaten Gunungkidul. Kami siap membantu dan memberikan informasi yang dibutuhkan.