Dinas Kesehatan Gunungkidul Catat Hanya Satu SPPG yang Memiliki Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi

Wonosari, (suaragunungkidul.net) — Dinas Kesehatan Gunungkidul mencatat baru satu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang memiliki Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS) dari total 17 SPPG yang beroperasi. Sertifikat ini menjadi prasyarat penting untuk memastikan kualitas dan keamanan makanan yang disajikan dalam program makan bergizi gratis.

Kepala Dinas Kesehatan Gunungkidul, Ismono, menjelaskan dari 17 SPPG yang ada di Kabupaten Gunungkidul baru satu yang bersertifikat SLHS. Sehingga Ismono akan mengundang pemilik Yayasan SPPG untuk membahas sekaligus meminta Yayasan untuk mengurus SLHS.

“Kami sudah mengundang pemilik Yayasan SPPG untuk mengurus SLHS karena baru satu SPPG yang memiliki sertifikat ini. Kami siap memberikan fasilitasi untuk pengurusan SLHS, tetapi prosesnya harus dilakukan secara bertahap,” kata Ismono.

Perwakilan SPPG Pandanan, Didik Rubiyanto, saat dibincangi wartawan mengaku apabila SPPG yang ia kelola saat ini ditutup sementara sampai waktu yang tidak ditentukan. Ia juga mengaku bahwa saat ini pihaknya sedang dalam proses pengurusan SLHS untuk memenuhi syarat yang diminta oleh pemerintah.

“Kami masih dalam proses pengurusan SLHS dan berkomitmen untuk memiliki sertifikat ini dalam pengoperasian SPPG guna melayani program makan bergizi gratis di wilayah Semin,” kata Didik. Ia menambahkan bahwa proses menjaga kualitas dalam pelayanan tidak hanya dilakukan dengan mengurus SLHS, tetapi juga ada pengurusan label halal dari Kementerian Agama.

Didik juga menyebutkan bahwa operasional dapur sehat untuk melayani makan bergizi gratis telah ditutup sementara sejak Sabtu (27/9/2025) hingga batas waktu yang belum ditentukan. Penutupan ini disebabkan oleh dugaan keracunan yang dilaporkan ke Badan Gizi Nasional.

Dihubungi terpisah, Kepala Dinas Pendidikan Gunungkidul, Nunuk Setyowati meminta pihak sekolah untuk ikut mengawasi dengan mendokumemtasikan menu yang disajikan setiap hari. Nunuk juga betharap agar kejadian keracunan tidak tetulang lagi.

“Kami berharap dugaan keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis tidak terulang. Oleh karena itu, kami meminta pihak sekolah untuk ikut mengawasi dengan mendokumentasikan menu yang disajikan setiap harinya,” kata Nunuk. Dengan demikian, pihak sekolah dapat melaporkan ke pengawas dan dinas jika terdapat kondisi makanan yang tidak sesuai.

Dalam proses pengurusan SLHS, ada beberapa tahapan yang harus dilalui, termasuk pelatihan memasak, inspeksi pemeriksaan lab air, dan inspeksi kesehatan lingkungan. Dinas Kesehatan Gunungkidul akan menyelenggarakan rapat koordinasi dengan pemilik SPPG pada 1 Oktober untuk membahas teknis pengurusan SLHS.