Lurah Katongan Bantah Tuduhan Bermain Mata dalam Proyek Pembangunan Rest Area

Nglipar, (suaragunungkidul.net) — Lurah Katongan, Kapanewon Nglipar, Kabupaten Gunungkidul, Jumawan, membantah tegas tuduhan bermain mata dengan rekanan yang diduga anak dari anggota DPRD Gunungkidul dalam proyek pembangunan Rest Area senilai Rp 1,4 miliar di Padukuhan Ngrandu, wilayah setempat. Tudingan tersebut dinilai tidak benar dan cenderung ngawur.

Jumawan, yang juga mantan anggota TNI, menegaskan bahwa dirinya senantiasa menjaga integritas dan nama baik institusi yang ia cintai. Ia menunjukkan sikap tegas dan tidak bermain api dalam proyek senilai Rp 1,4 miliar yang dikerjakan dalam 2 tahap itu.

“Saya tidak pernah main mata dengan pemborong. Kecuali kalau ada pekerjaan yang kebetulan kurang beres, memang saya koordinasikan. Contohnya kalau ada pekerjaan yang retak-retak, saya sampaikan untuk segera diperbaiki, seperti itu yang betul,” jelas Jumawan, Selasa, 04/11/2025.

Menurut Jumawan, kualitas pekerjaan proyek rest area tersebut terbilang cukup bagus. Bahkan dalam kegiatan monitoring dan evaluasi (Monev) oleh pihak Inspektorat DIY beberapa waktu lalu, hasilnya juga tidak ada masalah.

“Dan itu juga sudah beberapa kali dicek, dimonev oleh pendamping desa. Kalau ada kekurangan juga diarahkan oleh Ulu-ulu saya untuk diperbaiki,” ungkap

Rest Area Kalurahan Katongan dibangun oleh pemerintah untuk mendukung sektor pariwisata dan mengangkat potensi Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) setempat. Jumawan juga berencana menggandeng para Pedagang Kali Lima (PKL) untuk berjualan dengan tenda-tenda dan mengadakan event untuk meningkatkan aktivitas di rest area tersebut.

“Saya sangat prihatin dengan munculnya kabar yang menyudutkan kita seperti ini. Karena seolah-olah, kita ada main proyek, main mata. Itu kan berarti kita dituding mengambil keuntungan dalam pelaksanaan proyek itu. Padahal dalam kenyataannya kan saya tidak main mata,” tegas Jumawan.

Dengan demikian, diharapkan masyarakat dapat memahami situasi yang sebenarnya dan tidak terpengaruh oleh informasi yang tidak akurat. Transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan proyek pemerintah sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat.