Kinerjanya Disorot Anggota DPRD Gunungkidul, Begini Jawaban Pimipinan BDG

Wonosari,(suaragunungkidul.net) — Masih maraknya kasus gantung diri di Kabupaten Gunungkidul menjadi perhatian serius anggota DPRD Gunungkidul dari Fraksi Partai Golkar. Ery Agustina wakil rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) V yang meliputi Kapanewon Tanjungsari, Saptosari, Paliyan, Panggang dan Purwosari.

Kepada wartawan beberapa waktu lalu Ery Agustina, menjelaskan minimnya anggaran guna mengatasi masih seringnya terjadi gantung diri di Gunungkidul. Penyebab utama warga mengakhiri hidupnya dengan gantung diri adalah faktor ekonomi dan kesehatan. Memiliki hutang di rentenir dan koperasi paling dominan penyebab utama kasus gantung diri di Gunungkidul.

Menurut Ery, warga terjerat rentenir menjadi polemik luar biasa di Bumi Handayani. Upaya pencegahan terkedala, karena program pemerintah Kabupaten (Pemkab) minim. Ery menegaskan bahwa hulu dari persoalan itu kembali ke anggaran.

“Program anggaran bantuan untuk masyarakat miskin, alokasi di APBD 2025 tidak ada di kamus Pokok Pikiran (Pokir) Dewan. Pada hal kami mau menyasar masyarakat seperti itu, agar punya embrio usaha dan terhindar dari rentenir,” ujar Ery.

Selain hal tersebut Ery pun mengkritisi kinerja PT BPR Bank Daerah Gunungkidul (BPR BDG). Harapan Ery dengan adanya BDG dengan program Kredit Usaha Rakyat (Kurda) mampu mengatasi atau minimal mengurangi beban masyarakat, untuk pinjam ke rentenir. Akan tetapi program itu dianggap oleh Ery kurang tepat sasaran, karena tidak menyasar pada masyarakat yang benar – benar membutuhkan.

“Kalau kita lihat sasaran kurang tepat, orang yang berhutang malah bos – bos. Pada hal, orang yang terjerat rentenir biasanya dari kalangan yang tidak punya apa – apa. Pekerjaan tidak jelas,  penghasilan tidak jelas, dan kebutuhan tetap, itu yang belum tersasar,” imbuh Ery.

Menanggapi kritikan tajam dari anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul, Pimpinan PT BPR BDG melalui Direktur Bisnis Suci menjelaskan, bahwa menurutnya tanggung jawab rentenir merupakan tanggung jawab bersama. Pihak BDG sudah melakukan berbagai upaya salah satunya, mengedukasi masyarakat untuk mengakses lembaga keuangan yang aman. Sehingga saat masyarakat memiliki permasalahan terkait kebutuhan dana tidak lari ke rentenir. Termasuk mengedukasi masalah sosial saat ini seperti pinjol ilegal, investasi ilegal dan judi online.

Untuk Program Kurda kredit, Suci menjelaskan, program tersebut memang dialokasikan untuk pelaku UMKM. Dalam pinjamanya platfon yang ditawarkan maksimal hanya Rp 10 juta sehingga sebenarnya pengusaha besar tidak memanfaatkan kredit Kurda. BDG pun selalu mendorong masyarakat untuk memiliki sumber ekonomi rumahan yang memungkinkan untuk sumber hidup. 

Karena dalam pemberian kredit BDG juga memperhatikan kemampuan nasabah. Sehingga jangan sampai mengalihkan kredit dari rentenir menjadi kredit bermasalah di BDG. Dalam memberikan kredit BDG selalu mengedapankan prinsip kehati – hatian. Suci juga memastikan bahwa BDG tetap berkomitmen untuk memberantas praktik rentenir yang ada di Gunungkidul. Hal tersebut dibuktikan dengan program – program kredit BDG seperti, Program Pedagang Pasar (PPP), Kredit Merapi (Meraih Mimpi), Kredit Tirta Gunung, dan termasuk Kredit Kurda.

“Kami tetap berkomitmen memberantas rentenir di Gunungkidul. Kita mendoakan semoga kedepan tidak ada lagi masyarakat Gunungkidul menjadi korban rentenir,investasi bodong, judi online dan maupun pinjol ilegal,” tutupnya, saat dihubungi, Rabu, 11/12/2024.